Fernando menegaskan bahwa, dorongan agar KPK melakukan pendalaman bukanlah bentuk tuduhan terhadap siapa pun. Sebaliknya, langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pejabat negara dan memastikan seluruh kekayaan yang dilaporkan memiliki dasar yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini bukan soal suka atau tidak suka terhadap seseorang. Ini soal tata kelola pemerintahan yang bersih. Kalau memang seluruh kenaikan harta berasal dari sumber yang sah, tentu hasil pemeriksaan akan menjelaskan kepada publik. Tetapi jika ada kejanggalan, negara juga wajib bertindak,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa, prinsip dasar pemberantasan korupsi adalah memastikan tidak ada ruang abu-abu dalam pertumbuhan kekayaan pejabat publik. Karena itu, Fernando meminta KPK proaktif dan tidak menunggu adanya laporan pidana untuk mulai melakukan pendalaman terhadap data yang telah masuk melalui LHKPN.
