“Jangan sampai publik diarahkan pada kesimpulan bahwa karena sudah dilaporkan ke KPK maka persoalan selesai. Justru fungsi LHKPN adalah membuka ruang transparansi agar masyarakat dan aparat penegak hukum dapat mengawasi apakah ada pertambahan kekayaane yang wajar atau tidak,” kata Fernando melalui keterangannya kepada wartawan, Selasa (23/6/2026).
Menurut Fernando, kenaikan harta puluhan miliar rupiah dalam hitungan bulan atau waktu yang sangat singkat merupakan sesuatu yang layak mendapat perhatian khusus.
Apalagi, lanjut dia, suami Zita saat ini juga menjabat sebagai kepala daerah, sehingga standar akuntabilitas dan transparansi harus lebih tinggi dibanding warga biasa.
“KPK tidak boleh berhenti pada aspek administratif. Jika terdapat lonjakan aset yang menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat, maka kewajiban KPK adalah melakukan klarifikasi, verifikasi, hingga penyelidikan apabila ditemukan indikasi yang mengarah pada pelanggaran hukum,” ujarnya.
