Oleh sebab itu, dalam UU Advokat baru nanti yang oleh MK diberi waktu dua tahun dan berarti batas akhirnya adalah 17 Juni 2028, kepentingan advokat dalam negeri harus juga terproteksi secara maksimal.
Selain itu, kriminalisasi terhadap advokat harus mendapatkan perlindungan dalam UU Advokat yang baru nanti, termasuk di antaranya hak imunitas dan hak-hak advokat untuk mendapartkan dokumen-dokumen yang seimbang seperti yang diterima oleh jaksa maupun hakim dalam proses persidangan.
“Undang-Undang Advokat yang baru nanti harus semakin memperkuat profesi advokat yang diatur dalam KUHAP baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025,” kata Ketua Umum DePA-RI.
Ia menambahkan, peringatan HUT DePA-RI yang kedua diharapkan menjadi momentum konsolidasi organisasi dari pusat sampai ke daerah serta memperkuat kerjasama dengan pemangku kepentingan di bidang hukum serta dengan lembaga-lembaga hukum internasional, termasuk organisasi advokat dengan negara-negara lain.
