Senada dengan Hermanto, kuasa hukum lainnya, Furqon Nurzaman, menilai objek sengketa tidak dapat dieksekusi karena SHM tercatat atas nama tiga anak Bunda Fifi yang tidak pernah dijadikan pihak dalam gugatan.
“SHM yang menjadi objek eksekusi itu bukan atas nama Bunda Fifi, tetapi atas nama tiga orang anak. Karena pemilik sertifikat tidak pernah dijadikan pihak dalam perkara, maka objek tersebut seharusnya tidak dapat dieksekusi atau non executable,” ujar Furqon.
Pihak kuasa hukum mengaku telah mengajukan upaya hukum berupa perlawanan pihak ketiga atau derden verzet ke PN Sumber.
Furqon menyebut Mahkamah Agung melalui yurisprudensi tahun 2017 telah menegaskan bahwa apabila objek eksekusi menyangkut hak pihak lain yang tidak dilibatkan dalam perkara, maka pelaksanaan eksekusi wajib ditunda hingga terdapat kepastian hukum.
