Kuasa hukum Bunda Fifi, Hermanto, menilai perkara tersebut sejak awal mengandung cacat hukum karena objek dan subjek sengketa dianggap tidak jelas. Ia menegaskan persoalan perkawinan sebenarnya telah selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap.
Menurut Hermanto, sertifikat hak milik merupakan bukti utama kepemilikan sebagaimana diatur dalam ketentuan pertanahan. Namun dalam proses gugatan, identitas pemegang hak dalam SHM disebut tidak pernah dijelaskan secara terang.
“Ketika itu tidak disampaikan sejak awal, maka sederhananya gugatan tersebut kabur atau obscure,” ujar Hermanto.
Ia juga meminta PN Sumber mempertimbangkan fakta bahwa terdapat pihak lain yang tercantum dalam sertifikat dan kini sedang menempuh upaya hukum karena merasa dirugikan tanpa pernah dilibatkan dalam perkara sebelumnya.
