“Ketua Pengadilan Negeri Sumber seharusnya mempedomani putusan Mahkamah Agung. Ketika ada hak pihak ketiga yang belum diperiksa dan saat ini sedang mengajukan perlawanan, maka semestinya eksekusi ditangguhkan terlebih dahulu,” katanya.
Ia menambahkan, selama proses persidangan pihak penggugat hanya menyebut nomor SHM tanpa menjelaskan secara rinci siapa pemegang hak dalam sertifikat tersebut.
“Yang muncul hanya SHM Nomor 1739, tetapi tidak pernah dijelaskan atas nama siapa. Setelah diperlihatkan, ternyata sertifikat itu atas nama Nunu, Muhammad Nabi, dan Muhammad Nafisi,” tegasnya.
Selain itu, Furqon juga menyoroti identitas pihak pemohon eksekusi, Ivan Effendi, yang disebut menggunakan identitas berbeda antara Jakarta dan Cirebon dalam sejumlah dokumen.
