Persidangan harus mengungkap ruang lingkup penyadapan: siapa saja sasarannya, kapan dilakukan, komunikasi apa yang diambil, siapa pemberi perintah, siapa penerima hasil, dan bagaimana informasi tersebut digunakan.
Apakah komunikasi yang disadap menyangkut kehidupan pribadi, pembicaraan pemerintahan, hubungan politik, atau informasi strategis negara? Apakah hasilnya disalin, diteruskan, diperjualbelikan, atau digunakan untuk menekan seseorang? Semua pertanyaan tersebut harus dijawab melalui pembuktian.
Keterbukaan ini tetap harus menjaga rahasia negara dan privasi korban. Membongkar penyadapan ilegal tidak boleh menjadi jalan untuk menyebarluaskan kembali percakapan korban. Publik harus memperoleh kejelasan mengenai fakta perbuatan, rantai perintah, penggunaan hasil sadapan dan pertanggungjawaban pelakunya. Materi sensitif harus diperiksa melalui mekanisme hukum yang sesuai.
