Luthfi mengingatkan bahwa, pernyataan tersebut seharusnya tidak boleh keluar dari seorang advokat, terlepas seperti apa dan bagaimana putusan MK terkait permohonan Denny Indrayana dkk untuk mendiskualifikasi Wapres Gibran karena diduga tidak memiliki ijazah setingkat SLTA yang dipersyaratkan Undang-Undang.
“Jangankan kepada lembaga peradilan, kepada sesama advokat pun harus menghormati. Itulah yang disebut profesi mulia atau officium nobile. Namun pernyataan dosen dari Universitas Jayabaya itu sudah terlanjur tersebar di berbagai medsos dan sudah ‘mengadili’ MK dan Ketua MK,” katanya.
Menurut Ketua Umum DePA-RI, netizen boleh berpendapat, tetapi yang berwenang mengadili perkara adalah hakim melalui proses peradilan yang menjunjung due process of law dan jangan sampai viralitas menjadi pengganti alat bukti.
