Dalam kesempatan itu, Ketua Umum DePA-RI didampingi oleh Ketua DPD DePA-RI Sulsel, Sudirman Jabir, SH, MH dan para pengurus DPD seperti Hanafie, SH, MH, Asri Ameru, SH, MH dan Arphin Jumadi, SH, MHl.
Luthfi dalam diskusi itu menegaskan bahwa, media sosial memiliki peran penting dalam demokrasi dan kebebasan berekspresi. Namun opini publik tidak boleh menggantikan proses pembuktian dan penilaian hukum di pengadilan.
Ia kemudian menyoroti pernyataan yang disampaikan advokat Dr. Muhammad Rulliyandi, SH, MH (ahli dari pihak terkait) di sebuah stasiun televisi dan berbagai media sosial yang menyebutkan bahwa, persidangan di Mahkamah Komstitusi (MK) terkait permasalahan ijazah SLTA Wapres Gibran Rakabuming Raka adalah illegal dan Ketua MK, Suhartoyo juga illegal.
