YOGYAKARTA || Bedanews com – Suasana warung kopi di pinggiran rel Lempuyangan Yogyakarta sore itu mendadak riuh. Pak Budi, seorang buruh pabrik tekstil yang anak sulungnya baru saja lulus SMK, menggebrak meja kayu yang sudah lapuk. Pasalnya sederhana namun menohok: anaknya yang mencari kerja harus melampirkan berkas fisik yang sah, sementara di level elite politik, dokumen setingkat Surat Keterangan (Suket) ijazah luar negeri milik Gibran Rakabuming Raka bisa menuai kontroversi hukum hingga bermuara di Mahkamah Konstitusi (MK). Fenomena Suket ijazah ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan cermin retaknya keadilan bagi masyarakat akar rumput.
MK kini berada di persimpangan jalan yang teramat sempit. Di satu sisi, ada tekanan politik kasatmata dari kekuasaan yang ingin mengamankan legitimasi. Di sisi lain, ada risiko individu para hakim agung yang dipertaruhkan: reputasi moral dan warisan sejarah mereka. Jika MK menolak permohonan gugatan terkait keabsahan dokumen tersebut, publik akar rumput akan makin yakin bahwa hukum di negeri ini memang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sebaliknya, jika MK mengabulkan permohonan, riak politik nasional dipastikan bergolak hebat.
