Implikasi putusan tersebut menimbulkan kontroversi, mengingat Pasal 22E ayat (1) Undang -Undang Dasar 1945 menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil setiap lima tahun sekali.”
Apabila Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 diimplementasikan, maka Pemilu Pusat (pemilihan calon anggota DPR, DPD dan Pilpres) dilakukan pada tahun 2029, namun Pilkada (pemilihan Bupati, Walikota, Gubernur, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten) akan diselenggarakan pada 2031.
Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya penambahan masa jabatan anggota DPRD dan Kepala Daerah terpilih menjadi tujuh tahun, dari yang seharusnya lima tahun sebagai mandat konstitusi, Undang -Undang Dasar 1945, sehingga hal ini menjadi masalah serius yang memerlukan solusi komprehensif.
