Pada audiensi itu DePA-RI dipimpin oleh Ketua Umum, Dr. TM Luthfi Yazid, S.H, LL.M, didampingi jajaran DPP DePA-RI dan Ketua DPD Jakarta Raya, Kunthi Dyah Wardani, S.H, M.H, CRA, beserta jajaran pengurus lainnya.
Kedatangan jajaran pimpinan DePA-RI di gedung KPU Pusat diterima oleh Komisioner KPU Pusat Bidang Hukum dan Pengawasan, Iffa Rosita, Deputi Bidang Dukungan Teknis, Eberta Kawima, Kepala Biro Hukum, Andi Krisna dan jajaran fungsional KPU Pusat lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Komisioner KPU Pusat, Iffa Rosita yang merupakan alumni Universitas Mulawarman meminta masukan dari DePA-RI terkait Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.
Inti dari Putusan MK itu adalah pemisahan antara Pemilihan Umum (Pemilu) Nasional dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Putusan MK Itu mengatur perubahan pelaksanaan Pilkada menjadi 2 hingga 2,5 tahun setelah Pemilu Nasional.
