Menurut Ketua Umum DePA-RI, MK yang merupakan “the guardian of the constitution” (pelindung Konstitusi) justru jangan sampai melanggar konstitusi itu sendiri.
Pertimbangan MK itu sendiri memang dapat dimengerti, sebab dalam Pemilu dan Pilpres 2019 (Pemilu serentak) misalnya, jumlah petugas Pemilu yang meninggal begitu banyak. Dengan dipisahnya Pemilu pusat dan pemilu lokal tentu akan meringankan tugas-tugas KPU.
Hanya saja masalahnya, muncul pandangan bahwa, MK telah melampaui kewenangannya. MK seharusnya hanya berfungsi sebagai Negative Legislator, namun fakta di lapangan menunjukkan pergeseran perannya menjadi Positive Legislator.
DePA-RI sendiri, menurut Ketua Umumnya, Luthfi Yazid, tetap berkomitmen mendukung KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang mandiri sehingga dapat melahirkan Pemilu yang jujur dan adil serta tidak manipulatif.
