“Banyak hal yang perlu dibuka secara transparan dalam kasus ini, mulai dari pengadaan mobil, motor listrik hingga barang-barang lainnya. Misalnya pengadaan motor listrik yang nilainya disebut mencapai lebih dari Rp1 triliun dengan harga satuan sekitar Rp40 juta, padahal harga pasarnya jauh lebih rendah. Selain itu, manfaat langsung dari pengadaan tersebut bagi program juga perlu dipertanyakan,” ujarnya.
*Reformasi dan Pengawasan Ketat*
Lebih lanjut, Boyamin menilai, lemahnya sistem pengawasan menjadi salah satu faktor utama yang membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG. Karena itu, ia meminta pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem tata kelola program tersebut.
Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara berlapis, baik oleh pemerintah maupun melalui partisipasi aktif masyarakat. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah menyediakan kanal pengaduan daring yang mudah diakses serta menjamin perlindungan bagi pelapor dugaan pelanggaran.
