“Pemerintah perlu membangun sistem pelaporan online yang efektif dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang melaporkan dugaan penyimpangan. Jangan sampai warga yang menyampaikan kritik atau laporan justru mendapat intimidasi dari oknum tertentu,” tegasnya.
Selain pengawasan, Boyamin juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan Program MBG, mulai dari proses pengadaan, penunjukan mitra, pembangunan dapur MBG, hingga penyusunan menu makanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Banyak laporan yang masuk terkait proses perizinan pembangunan dapur MBG yang diduga memerlukan biaya sangat besar. Di sisi lain, masyarakat juga tidak mengetahui secara terbuka siapa saja pihak yang memperoleh kesempatan mengelola dapur MBG maupun bagaimana standar menu yang disajikan. Transparansi menjadi kunci utama untuk mencegah korupsi,” ungkapnya.
