Ia menilai, pengungkapan kasus tersebut seharusnya bisa dilakukan lebih cepat mengingat berbagai indikasi penyimpangan telah lama menjadi perbincangan publik. Salah satu yang paling sering disorot masyarakat adalah dugaan ketidaksesuaian antara anggaran dan kualitas makanan yang diterima para penerima manfaat.
“Sudah lama muncul keluhan dari masyarakat bahwa nilai makanan yang diterima anak-anak hanya sekitar Rp7 ribu per porsi, sementara anggaran yang dialokasikan pemerintah mencapai sekitar Rp15 ribu. Jika benar demikian, berarti ada selisih yang cukup besar yang harus dipertanggungjawabkan,” katanya.
Tak hanya terkait pengadaan makanan, Boyamin juga menyoroti sejumlah proyek pengadaan barang yang dinilai janggal dan perlu diusut lebih lanjut. Ia menyebut, adanya dugaan mark-up dalam pengadaan kendaraan operasional, motor listrik hingga perlengkapan pendukung lainnya.
