Jakarta, BEDAnews – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan Bandung Digital Safety Forum (BDSF) 2026. Nezar juga mengonfirmasi kesediaannya untuk hadir sebagai pembicara utama (keynote speaker) dalam forum keamanan digital yang dijadwalkan berlangsung di Bandung pada 29 Oktober 2026 mendatang.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Nezar saat menerima audiensi dari panitia BDSF 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Rombongan panitia diwakili oleh pengurus dan anggota Jurnalis Hukum Bandung (JHB) serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Panitia BDSF 2026 Yedi Supriadi, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Jawa Barat Ghiok Riswoto, M.I.Kom., Ketua JHB Suyono, beserta jajaran panitia lainnya.
Forum BDSF 2026 dirancang sebagai ruang diskusi lintas sektor yang mempertemukan pemerintah, regulator, industri telekomunikasi, praktisi keamanan siber, aparat penegak hukum, insan pers, hingga masyarakat umum.
Pertemuan ini bertujuan untuk merespons ancaman kejahatan digital yang kian kompleks, seperti penipuan pesan singkat, pencurian identitas, pembajakan nomor telepon, hingga penyalahgunaan teknologi kecerdasan artifisial (AI).
Kehadiran Wamenkomdigi diharapkan mampu memberikan pandangan komprehensif terkait regulasi dan kebijakan pemerintah dalam merespons dinamika kejahatan siber di Indonesia.
Ketua Panitia BDSF 2026, Yedi Supriadi, menjelaskan bahwa inisiasi forum ini lahir dari pengalaman praktis para jurnalis hukum saat meliput perkara di kepolisian dan pengadilan.
Berdasarkan temuan di lapangan, korban kejahatan digital tidak terbatas pada kelompok yang awam teknologi. Kalangan berpendidikan tinggi, akademisi, aparat penegak hukum, hingga wartawan pun tak terlepas dari risiko menjadi korban.
“Orang yang memahami hukum, bahkan mereka yang berkecimpung dalam penegakan hukum, ternyata bisa menjadi korban penipuan digital. Para pelaku terus mengembangkan teknik manipulasi psikologis untuk memperdaya korban. Dari keresahan itulah Bandung Digital Safety Forum 2026 lahir,” ujar Yedi.
Hal senada diungkapkan Ketua JHB Suyono. Menurutnya, pemanfaatan rekening perbankan, identitas palsu, media sosial, serta AI telah mengubah pola kejahatan dari konvensional menjadi serbadigital. Kondisi ini juga memicu tantangan baru bagi penyidik dalam pengumpulan bukti elektronik dan proses pembuktian di persidangan.
”Paham hukum belum tentu aman dari penipuan digital. Karena itu, literasi keamanan digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak bagi semua kalangan,” tegas Suyono.
Salah satu fokus utama dalam BDSF 2026 adalah bahaya penyalahgunaan teknologi AI, seperti deepfake (manipulasi visual/video) dan voice cloning (peniruan karakter suara).
Dalam skenario penipuan, teknologi sintetis ini berpotensi digunakan untuk meniru identitas keluarga, pejabat, atau pimpinan perusahaan demi memanipulasi korban. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu melakukan verifikasi silang (cross-check) melalui saluran komunikasi lain sebelum merespons permintaan uang atau data pribadi.
Melalui sinergi antara PWI Jawa Barat, JHB, dan Kemkomdigi, Bandung Digital Safety Forum 2026 diharapkan dapat melampaui seremoni akademis serta menjadi momentum berkesinambungan dalam meningkatkan edukasi dan literasi keamanan digital nasional.
