• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Selasa, November 10, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home » Prof Indira Dorong Integrasi Data PPATK, Imigrasi dan Bea Cukai untuk Deteksi Kejahatan Sejak Dini

Prof Indira Dorong Integrasi Data PPATK, Imigrasi dan Bea Cukai untuk Deteksi Kejahatan Sejak Dini

kris by kris
19 Agustus 2026
in Hukum
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA || Bedanews.com — Sistem peradilan pidana di Indonesia membutuhkan pola kerja yang semakin terintegrasi untuk menghadapi perkembangan dan kompleksitas kejahatan. Integrated Criminal Justice System (ICJS) atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu dinilai dapat menjadi salah satu instrumen strategis untuk memperkuat penegakan hukum sekaligus meningkatkan kemampuan negara dalam melakukan pencegahan kejahatan sejak dini.

 

Pandangan tersebut disampaikan Prof. Dr. Indira Santi Kertabudi, M.Si., Ph.D., Analisis Kebijakan Madya Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANAS), melalui keterangannya, Selasa (18/8/2026).

 

BeritaTerkait

Pimpin Pelantikan Panmud Baru, Ketua PN Bandung Ajak Pejabat Baru Perkuat Kualitas Pelayanan Hukum

10 November 2026

Dua Saksi PT Fiako Banyak Jawab ‘Tidak Tahu’ di Sidang PHI Bandung, Hakim Ungkap Keterangan Kurang Terbuka

9 November 2026

Menurut Indira, paradigma penegakan hukum tidak lagi cukup jika setiap institusi bekerja berdasarkan batas kewenangannya masing-masing tanpa dukungan sistem informasi dan koordinasi yang saling terhubung.

Page 1 of 11
12...11Next
Previous Post

PANGDAM III/SILIWANGI TERIMA KUNJUNGAN DAN AUDIENSI PASKIBRAKA PROVINSI JABAR TAHUN 2026

Next Post

Ponto Kritik Usulan PAW Ombudsman ke Presiden: Usulan Bukan Kewenangan

Related Posts

Hukum

Pimpin Pelantikan Panmud Baru, Ketua PN Bandung Ajak Pejabat Baru Perkuat Kualitas Pelayanan Hukum

10 November 2026
Hukum

Dua Saksi PT Fiako Banyak Jawab ‘Tidak Tahu’ di Sidang PHI Bandung, Hakim Ungkap Keterangan Kurang Terbuka

9 November 2026
Hukum

Vonis 10 Bulan Penjara Inkracht, Kejari Bandung Bakal Secepatnya Eksekusi Pengusaha Arifin Gandawijaya

9 November 2026
Hukum

Putus Kontrak Sewa Lahan Sepihak, PT Bhinneka Potentia Digugat Wanprestasi Rp1,16 Miliar 

9 November 2026
Hukum

PN Bandung Eksekusi Lahan dan Bangunan di Jalan Cimandiri No. 4

5 November 2026
Poto: Istimewa
Hukum

Bareskrim Polri Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal Presiden RI, Satu Orang Masih Diperiksa

4 November 2026
Next Post

Ponto Kritik Usulan PAW Ombudsman ke Presiden: Usulan Bukan Kewenangan

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com © 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com © 2021