JAKARTA || Bedanews.com – Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak cukup hanya menerima laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Zita Anjani.
Menurutnya, lonjakan kekayaan yang terjadi dalam waktu singkat harus menjadi perhatian serius dan layak ditelusuri lebih jauh oleh lembaga antirasuah.
Fernando mengatakan, publik tentu mengapresiasi kepatuhan pejabat negara dalam melaporkan harta kekayaannya. Namun, kata dia, pelaporan LHKPN tidak boleh dipahami sebagai akhir dari proses pengawasan, melainkan justru menjadi pintu masuk bagi verifikasi dan pemeriksaan apabila ditemukan kenaikan yang tidak lazim. Data yang beredar menunjukkan kekayaan Zita mengalami peningkatan signifikan dalam periode yang relatif singkat sehingga memunculkan pertanyaan publik mengenai sumber dan kewajaran pertambahan aset tersebut.
