Bandung, BEDAnews – Tim Penasihat Hukum terdakwa Yanthi dari kantor hukum Wina Komara Law Firm secara tegas menolak seluruh Replik yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (25/6/2026).
Dalam Dupliknya, Wina Komara Law Firm menilai JPU hanya berpegang pada pendekatan legalistik yang kaku dan gagal membantah fakta-fakta hukum krusial yang terungkap di persidangan.
Wina Komara, pimpinan tim penasihat hukum, menyatakan bahwa JPU selama ini hanya mencari celah untuk menuntut terdakwa dengan hukuman tinggi tanpa melihat perkara secara komprehensif.
Pihaknya dengan tegas menolak dalil-dalil JPU yang dinilai tidak menyentuh inti pembelaan terdakwa.
”JPU tidak mampu membantah secara efektif fakta-fakta pokok yang kami uraikan dalam Pledoi. Mereka justru terkesan mengabaikan fakta-fakta kunci yang mengubah substansi perkara dari pidana menjadi hubungan hukum pemulihan kerugian,” ujar Wina Komara kepada awak media.
Mengabaikan Fakta Hukum yang Sah
Dalam Duplik tersebut, Wina memaparkan fakta fundamental yang mematahkan tuduhan JPU. Di antaranya adalah adanya laporan polisi pertama atas peristiwa yang sama yang telah diselesaikan secara kekeluargaan, serta Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 7 Agustus 2024.
”Terdakwa Yanthi telah melakukan langkah nyata dengan menjual aset pribadi, seperti rumah dan mesin penggilingan beras, serta memotong THR-nya sendiri untuk memulihkan kerugian perusahaan.
Ini membuktikan tidak adanya niat jahat (mens rea) untuk menguasai harta perusahaan secara melawan hukum,” tegas Wina.
Pihaknya juga menyoroti inkonsistensi nilai kerugian yang dipaparkan JPU. Menurut Wina, terdapat perbedaan signifikan antara audit internal perusahaan dengan fakta pembayaran yang telah dilakukan, namun tidak dihitung secara proporsional oleh jaksa.
Kritik Terhadap Formalisme Penegakan Hukum
Terkait dalil JPU yang menyatakan Restorative Justice tidak sah karena tidak adanya penetapan formal dari aparat, Wina menyebut pandangan tersebut sebagai formalisme yang keliru dan merugikan pencari keadilan.
”Jika memang tidak ada penetapan formal, itu adalah kegagalan administratif aparat, bukan kesalahan terdakwa. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2025 yang mengedepankan paradigma rehabilitatif dan restoratif, pengadilan harus menjadi benteng terakhir untuk memberikan bentuk hukum atas pemulihan yang nyata-nyata telah berjalan,” tambahnya.
Tuntutan Vonis Lepas
Lebih lanjut, Wina menekankan bahwa terdakwa Yanthi tidak pernah melarikan diri, tidak menghilangkan data (sebagaimana dikuatkan keterangan saksi ahli IT), dan kooperatif sejak awal audit.
Karena perbuatan tersebut telah berubah menjadi perikatan perdata, maka memaksakan pemidanaan dianggap tidak sejalan dengan asas ultimum remedium.
Dalam petitumnya, tim Wina Komara Law Firm memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging).
”Kami berharap Majelis Hakim bijaksana memandang perkara ini. Jangan biarkan hukum pidana menjadi alat penekan bagi masalah perdata yang sebenarnya sudah dalam proses penyelesaian damai,” pungkas Wina.
