Dian Patria menegaskan, pihaknya mau bersinergi berkolaborasi dengan Badan Diklat Kejagung untuk membuat pelatihan bersama, penyusunan modul yang disesuaikan dengan kondisi riil saat ini, khususnya sektor sumber daya alam dengan sasaran pelatihan di bertempat di 12 provinsi.
“Tadi kita mendengarkan langsung dari Kaban Diklat, beliau membuka diri siap untuk menindaklanjuti, kira-kira apa saja model modulnya dan termasuk spesifik kebutuhan pelatihan di provinsi berbeda, misalnya di Papua kita bicara illegal logging, di Kalimantan bersama sama teman Kejaksaan, kepolisian dan PPNS dari lembaga lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, KPK siap koordinasikan di setiap provinsi dalam pelatihan terpadu. Pelatihan ini ditargetkan mulai pertengahan tahun ini (September 2020 –red ) sudah ada pelatihan bersama ini Diklat Terpadu, ya KPK siap selain panitia Koordinasi per provinsi termasuk Widyaiswaranya,” pungkasnya. (BD)
