• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Selasa, November 10, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป Temukan Model Baru Penyelesaian Sengketa Haji Khusus, Encum Sumirah Raih Doktor Hukum Islam di UIN SGD Bandung

Temukan Model Baru Penyelesaian Sengketa Haji Khusus, Encum Sumirah Raih Doktor Hukum Islam di UIN SGD Bandung

Hargib by Hargib
2 September 2026
in Hukum, News, Profil
0
FOTO : Encum Sumirah saat menerima sertifikat kelulusan dari ketua sidang usai mempertahankan disertasi meraih doktor hukum islam di pascasarjana UIN SGD Bandung/Senin, 24 agustus 2026/Bedanews.com/istimewa

FOTO : Encum Sumirah saat menerima sertifikat kelulusan dari ketua sidang usai mempertahankan disertasi meraih doktor hukum islam di pascasarjana UIN SGD Bandung/Senin, 24 agustus 2026/Bedanews.com/istimewa

0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Atas capaian akademiknya, Encum meraih IPK 3.82 dengan yudisium Sangat Memuaskan. Ia tercatat sebagai Doktor ke-1.231 lulusan Pascasarjana UIN SGD Bandung, dan Doktor ke-447 di Bidang Studi Hukum Islam.

Kebaruan: Model IDRS-PIHK

Yang membedakan penelitian Encum adalah kebaruan gagasan. Ia tidak hanya mengkaji sengketa sebagai persoalan hukum setelah terjadi konflik. Ia menawarkan paradigma baru: sengketa sebagai instrumen evaluasi tata kelola untuk meningkatkan kualitas pelayanan.Model yang dirumuskannya diberi nama Integrated Dispute Resolution System for Special Hajj Organizers (IDRS-PIHK). Model ini integratif, berjenjang, dan berorientasi pada pencegahan, bukan hanya korektif.

4 Tahapan Model IDRS-PIHK:

  1. Preventive Stage: Penguatan kontrak, transparansi biaya, dan standar pelayanan PIHK sejak pra-kontraktual.
  2. Internal Settlement Stage: Pembentukan unit pengaduan internal di PIHK untuk menyelesaikan keluhan jemaah lebih cepat.
  3. Government Assisted Mediation Stage: Forum Mediasi Sengketa Haji Khusus yang melibatkan PIHK, jemaah, mediator, dan Kanwil Kemenag.
  4. Quality Improvement Stage: Hasil penyelesaian sengketa dijadikan dasar evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas PIHK.

Kebaruan lain dari penelitian ini adalah:

BeritaTerkait

Dua Saksi PT Fiako Banyak Jawab ‘Tidak Tahu’ di Sidang PHI Bandung, Hakim Ungkap Keterangan Kurang Terbuka

9 November 2026

Vonis 10 Bulan Penjara Inkracht, Kejari Bandung Bakal Secepatnya Eksekusi Pengusaha Arifin Gandawijaya

9 November 2026
  1. Pergeseran Paradigma: Dari penyelesaian konflik reaktif menjadi perlindungan hukum preventif dan peningkatan mutu.
  2. Organizational Learning: Sengketa dipahami sebagai cermin untuk memperbaiki SOP, komunikasi, dan perlindungan hak jemaah.
  3. Integrasi Nilai: Menggabungkan prinsip perlindungan hukum, good governance, dan maqฤแนฃid al-syarฤซโ€˜ah โ€” menjaga jiwa, harta, dan kehormatan jemaah.
  4. Instrumen Evaluasi: Merumuskan 5 indikator kualitas PIHK berbasis sengketa: jumlah pengaduan, kecepatan penyelesaian, pemenuhan kesepakatan, kepuasan jemaah, dan tindak lanjut perbaikan.

Kontribusi untuk Hukum dan Umat

Page 2 of 3
Prev123Next
Tags: di UIN SGD BandungDoktor HukumEncum SumirahModel BaruSengketa Haji Khusus
Previous Post

Wamen Ossy Rapat Kerja Bersama Baleg DPR RI Bahas Penyusunan RUU Reforma Agraria

Next Post

Seminar Hukum Dan Kesehatan Dalam Rangkaian Latgabma Super Garuda Shield 2026

Related Posts

Hukum

Dua Saksi PT Fiako Banyak Jawab ‘Tidak Tahu’ di Sidang PHI Bandung, Hakim Ungkap Keterangan Kurang Terbuka

9 November 2026
Hukum

Vonis 10 Bulan Penjara Inkracht, Kejari Bandung Bakal Secepatnya Eksekusi Pengusaha Arifin Gandawijaya

9 November 2026
News

Dari Rakornas BP4 2026, Jawa Barat Tegaskan Komitmen Bangun Keluarga Sakinah Menuju Indonesia Emas 2045.

9 November 2026
Hukum

Putus Kontrak Sewa Lahan Sepihak, PT Bhinneka Potentia Digugat Wanprestasi Rp1,16 Miliarย 

9 November 2026
News

Wali Kota Cimahi tegaskan Perda Harus Bermanfaat, Anggaran Mamin dan ATK Dipangkas

9 November 2026
News

Mangkraknya Proyek Revitalisasi Tanpa papan Nama di Desa Sukalaksana, Menjadi perhatian Publik

9 November 2026
Next Post

Seminar Hukum Dan Kesehatan Dalam Rangkaian Latgabma Super Garuda Shield 2026

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021