Atas capaian akademiknya, Encum meraih IPK 3.82 dengan yudisium Sangat Memuaskan. Ia tercatat sebagai Doktor ke-1.231 lulusan Pascasarjana UIN SGD Bandung, dan Doktor ke-447 di Bidang Studi Hukum Islam.
Kebaruan: Model IDRS-PIHK

Yang membedakan penelitian Encum adalah kebaruan gagasan. Ia tidak hanya mengkaji sengketa sebagai persoalan hukum setelah terjadi konflik. Ia menawarkan paradigma baru: sengketa sebagai instrumen evaluasi tata kelola untuk meningkatkan kualitas pelayanan.Model yang dirumuskannya diberi nama Integrated Dispute Resolution System for Special Hajj Organizers (IDRS-PIHK). Model ini integratif, berjenjang, dan berorientasi pada pencegahan, bukan hanya korektif.
4 Tahapan Model IDRS-PIHK:
- Preventive Stage: Penguatan kontrak, transparansi biaya, dan standar pelayanan PIHK sejak pra-kontraktual.
- Internal Settlement Stage: Pembentukan unit pengaduan internal di PIHK untuk menyelesaikan keluhan jemaah lebih cepat.
- Government Assisted Mediation Stage: Forum Mediasi Sengketa Haji Khusus yang melibatkan PIHK, jemaah, mediator, dan Kanwil Kemenag.
- Quality Improvement Stage: Hasil penyelesaian sengketa dijadikan dasar evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas PIHK.
Kebaruan lain dari penelitian ini adalah:

- Pergeseran Paradigma: Dari penyelesaian konflik reaktif menjadi perlindungan hukum preventif dan peningkatan mutu.
- Organizational Learning: Sengketa dipahami sebagai cermin untuk memperbaiki SOP, komunikasi, dan perlindungan hak jemaah.
- Integrasi Nilai: Menggabungkan prinsip perlindungan hukum, good governance, dan maqฤแนฃid al-syarฤซโah โ menjaga jiwa, harta, dan kehormatan jemaah.
- Instrumen Evaluasi: Merumuskan 5 indikator kualitas PIHK berbasis sengketa: jumlah pengaduan, kecepatan penyelesaian, pemenuhan kesepakatan, kepuasan jemaah, dan tindak lanjut perbaikan.
Kontribusi untuk Hukum dan Umat














