Dengan model ini, Encum berharap penyelesaian sengketa haji khusus tidak berhenti pada “siapa salah siapa benar”. Lebih dari itu, ia menjadi jalan untuk mewujudkan keadilan substantif, akuntabilitas, dan profesionalitas PIHK.
Kontribusi penelitian ini bersifat dua sisi: secara teoritis memperkaya khazanah hukum Islam dan hukum tata negara, secara praktis dapat diterapkan oleh Kementerian Agama sebagai acuan pembinaan dan pengawasan PIHK di Jawa Barat, bahkan nasional.
Keberhasilan Encum Sumirah membuktikan bahwa hukum Islam responsif terhadap tantangan zaman. Melalui pemikiran kritis dan visioner, ia menunjukkan bahwa menjaga kemaslahatan jemaah adalah bagian dari menjaga amanah ibadah itu sendiri.*** HR
Page 3 of 3
