“KUHAP baru membawa sejumlah perubahan yang cukup signifikan. Di satu sisi terdapat berbagai kelebihan, namun tentu juga ada sejumlah potensi celah hukum yang perlu dicermati bersama agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum,” ungkap Dr. Suprapti.
Lebih lanjut, beliau juga menyampaikan bahwa, dengan keberadaan sekitar 35 Pengadilan Negeri di wilayah Jawa Tengah, potensi perkara narkotika yang memerlukan penanganan rehabilitasi tentu cukup besar. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas rehabilitasi yang memadai menjadi kebutuhan penting dalam mendukung implementasi kebijakan hukum tersebut.
Keberadaan panti rehabilitasi di wilayah Jawa Tengah akan sangat membantu proses penanganan perkara narkotika, khususnya bagi para penyalahguna yang memang membutuhkan layanan pemulihan.
