Bandung, BEDAnews – Persidangan dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang, dan ayahnya, HM Kunang alias Abah Kunang, kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung, Senin (13/7/2026).
Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Novian Saputra ini menghadirkan dua saksi ahli yang diajukan tim penasihat hukum terdakwa, yakni pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Chairul Huda, dan pakar hukum perdata serta pengadaan barang/jasa dari Universitas Airlangga, Prof. Dr. Sogar Simamora.
Ahli Pidana: Dakwaan Tidak Tepat Jika Dikaitkan dengan OTT
Dalam keterangannya, Prof. Dr. Chairul Huda menyoroti konstruksi dakwaan yang menurutnya dibangun seolah-olah perkara ini merupakan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Huda menegaskan, fakta persidangan menunjukkan bahwa perkara ini bukan merupakan peristiwa tangkap tangan sebagaimana dipahami dalam hukum pidana.
Ia juga menekankan bahwa unsur tindak pidana suap mensyaratkan adanya hubungan langsung antara pemberian uang dengan kewenangan jabatan.
Menurut Huda, saat dana tersebut diterima, Ade Kuswara Kunang tidak memiliki keterkaitan dengan proses penentuan pemenang proyek pengadaan barang dan jasa.
”Suap itu harus berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pejabat. Dalam perkara ini, tidak terlihat adanya hubungan antara pemberian uang dengan kewenangan terdakwa dalam menentukan pemenang tender,” ujar Chairul Huda di hadapan majelis hakim.
Hubungan Keperdataan, Bukan Suap
Menanggapi keterangan ahli, Ketua Tim Penasihat Hukum terdakwa, Yunaniar, S.H., M.H., didampingi Buche Sipahutar, S.H., menegaskan bahwa keterangan ahli memperkuat posisi pembelaan mereka.
Pihaknya bersikukuh bahwa hubungan antara kliennya dengan pihak pemberi uang, Sarjan, murni merupakan hubungan keperdataan berupa pinjam-meminjam, bukan praktik suap.
”Yang terjadi adalah hubungan pinjam-meminjam. Bahkan pembayaran juga sudah dicicil, sehingga tidak tepat jika dipaksakan menjadi tindak pidana korupsi,” ungkap Yunaniar usai persidangan.
Lima Poin Krusial Pembelaan
Tim penasihat hukum merangkum lima poin penting dari keterangan ahli yang menjadi landasan pembelaan mereka:
Ketidaksahan Alat Bukti: Seluruh alat bukti yang diperoleh dengan cara melawan hukum dinilai tidak sah untuk menjerat terdakwa.
Penerapan Asas Hukum: Terkait Pasal 12A dan 12B UU Tipikor, ahli menekankan asas lex posterior derogat legi priori (aturan baru mengesampingkan aturan lama) dan lex mitior (penerapan aturan yang lebih ringan bagi terdakwa).
Ketiadaan Kewenangan: Ade Kuswara Kunang (Bupati) dan HM Kunang (eks Kepala Desa) dinilai tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengatur pemenang proyek daerah.
Tuduhan Perintah Proyek: Tuduhan pengaturan proyek dianggap tidak memenuhi unsur karena terdakwa tidak memiliki kewenangan struktural yang mengikat dalam proses tender.
Ranah Perdata: Hubungan hukum antara terdakwa dan pemberi uang adalah utang-piutang yang tunduk pada hukum perdata.
Persidangan akan digelar kembali pekan depan dengan agenda pemeriksaan terdakwa.
