JAKARTA || Bedanews.com – Sengketa hukum atas penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Almarhum Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto memasuki babak baru di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Penggugat meminta Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 dibatalkan, sementara Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.
Perkara yang teregister dengan Nomor 50/G/2026/PTUN-JKT itu diajukan oleh Bejo, seorang petani asal Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, melalui kuasa hukum Marselinus Edwin & Co. Law Office.
Dalam gugatannya, Penggugat menilai, Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025 tanggal 6 November 2025 yang menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat diuji di PTUN karena bersifat konkret, individual dan final.
Penggugat meminta majelis hakim menyatakan Keputusan Presiden tersebut bertentangan dengan hukum, membatalkan pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, serta memerintahkan pencabutan bagian Keppres yang menetapkan mantan Presiden RI itu sebagai Pahlawan Nasional.
Sebagai dasar gugatan, Penggugat berpendapat bahwa, pemberian gelar tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Gugatan juga menyinggung rekam jejak kepemimpinan Soeharto yang dinilai masih menyisakan kontroversi, termasuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia serta praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) selama masa Orde Baru. Menurut Penggugat, penerima Gelar Pahlawan Nasional seharusnya memiliki integritas dan keteladanan yang tidak dibayangi catatan pelanggaran berat.
Namun, seluruh dalil tersebut dibantah oleh Pemerintah dalam jawaban resminya yang disampaikan melalui Jaksa Pengacara Negara.
Dalam eksepsinya, Tergugat menyatakan, PTUN tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena Keputusan Presiden tentang pemberian Gelar Pahlawan Nasional dinilai bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara yang dapat disengketakan di PTUN. Pemerintah juga menilai Keppres tersebut tidak menimbulkan akibat hukum langsung terhadap Penggugat.
Selain itu, Tergugat berpendapat, Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum langsung (legal standing). Menurut Pemerintah, kerugian yang didalilkan berupa penderitaan moral, psikologis, maupun rasa ketidakadilan tidak termasuk kerugian hukum administrasi negara sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pemerintah juga menyebut, gugatan tidak memenuhi syarat formil karena dinilai kabur (obscuur libel). Menurut Tergugat, gugatan tidak menguraikan secara jelas letak cacat kewenangan, prosedur, maupun substansi dari Keputusan Presiden yang digugat, serta tidak menunjukkan hubungan yang konsisten antara dalil dan tuntutan.
Memasuki pokok perkara, Pemerintah menegaskan bahwa, penerbitan Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010.
Tergugat menjelaskan, Presiden memiliki kewenangan atribusi untuk menetapkan Gelar Pahlawan Nasional. Proses pengusulan, penelitian, verifikasi, hingga pemberian pertimbangan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan disebut telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku sebelum keputusan ditetapkan.
Pemerintah juga membantah dalil bahwa, usulan pemberian gelar kepada Soeharto tidak melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). Menurut Tergugat, usulan tahun 2025 telah melalui pertimbangan TP2GP sebelum diajukan Menteri Sosial kepada Presiden melalui Dewan Gelar. Pemerintah menegaskan bahwa penolakan usulan pada tahun 2010 dan 2016 tidak menutup kemungkinan diajukannya kembali usulan pada tahun berikutnya.
Dalam petitumnya, Pemerintah meminta majelis hakim menerima seluruh eksepsi, menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau menolak seluruh gugatan Penggugat. Pemerintah berpendapat Keputusan Presiden yang menjadi objek sengketa telah memenuhi aspek kewenangan, prosedur dan substansi serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
Persidangan perkara ini menjadi perhatian publik karena menyangkut keputusan negara mengenai pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada salah satu tokoh paling berpengaruh sekaligus paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Putusan PTUN Jakarta nantinya akan menjadi penentu apakah gugatan dapat dilanjutkan hingga pokok perkara atau berhenti pada tahap eksepsi. (Red).
