Model-model ini menunjukkan satu hal: rekonsiliasi sejarah adalah tanda kedewasaan bangsa. Bukan bermakna penghapusan kebenaran.
Indonesia belum sampai pada tahap itu. Kita masih terpecah antara *“menyanjung* dan yang *menolak”*. Sebagian menilai Presiden Soeharto diktator. Sebagian menyebut bapak pembangunan. Keduanya bisa benar. Dari perspektif yang berbeda.
Presiden Soeharto bisa menjadi sosok paradoks sejarah: membangun, sekaligus membatasi kebebasan. Walaupun kebijakanya berpijak pada konstitusi dengan segala tafsirnya. Menolak salah satu sisi berarti mengingkari sejarah.
Mengakui jasa Presiden Soeharto bukan berarti membenarkan kekerasan. Mengkritik kekerasannya tidak otomatis meniadakan kontribusinya bagi bangsa.
Gelar Pahlawan Nasional, dalam hukum Indonesia, diberikan kepada mereka yang berjasa luar biasa, berintegritas, dan tidak mengkhianati negara. Presiden Soeharto tidak mengkhianati republik. Sebaliknya, ia mempertahankan kesatuan, memulihkan ekonomi, dan menata administrasi negara.
