Sehingga statemen pihak Polri (Airud) mengundang prediktif, lalu berkembang menjadi asumsi liar publik, seakan ada upaya obstruksi (barrier) atau upaya pihak-pihak yang ingin mendiskreditkan good will atau kehendak baik serta kredibilitas Presiden Prabowo dalam mengantisipasi gejolak masyarakat yang sudah menjadi pusat perhatian umum dan yang narasinya banyak menyuarakan penolakan terhadap upaya “pemagaran laut”, lalu ada sebagian publik yang menghubung-hubungkan pagar laut menjadi bagian dari para kaki tangan stakeholder PIK 2.
Oleh karenanya pagar laut sebagai “upaya pencurian” perairan areal laut milik negara, sepatutnya mendapat tanggapan serius dari aparat kementrian dan atau institusi negara yang berhubungan.
Publik sarankan, idealnya saat ini Presiden Prabowo, menjelang 100 hari masa kerjanya sudah mendeteksi sosok Menteri dan petinggi di Kabinetnya yang tidak hanya dinilai dari dedikasi (loyalitas) namun juga integritasnya, (kredibel dan profesionalitas serta proporsional) demi sinergitas antara para petinggi Kabinet Merah Putih/KMP dan utamanya loyalitas mereka tehadap dirinya selaku Presiden, maka Prabowo mesti jeli dan tegas dalam kebijakannya, tidak segan untuk mempertahankan yang layak dan singkirkan yang tidak layak, dan semua figur Menteri dan Wamen pasca 100 hari yang tidak cakap bekerja, sebaiknya digantikan dengan para sosok sesuai hak prerogatifnya, bukan figur yang setia kepada Jokowi “andai” hanya bakal membuat krodit (sesak dan sumpek), yang justru menyusahkan presiden dalam pelaksanaan fungsi tugas kenegaraannya, yang bisa berefek, hilangnya wibawa jati diri seorang presiden secara universal dimata anak bangsa. ***
