Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Majelis juga memerintahkan agar para terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan serta memulihkan hak-hak mereka dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
*Perkara Obstruction of Justice: Tidak Terbukti Ada Perintangan Nyata*
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 sebagai landasan konstitusional utama dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Putusan tersebut dinilai relevan dalam menafsirkan unsur “mencegah, merintangi, atau menggagalkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
