JAKARTA — Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Hj. Anis Byarwati menilai vaksinasi berbayar menunjukkan cara penanganan pandemi yang kurang memahami kondisi masyarakat. Selagi status pandemi belum berubah vaksin tidak boleh berbayar karena vaksin barang publik, belum lagi ekonomi masyarakat sedang tertekan.
Anggota DPR RI Komisi XI dari Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan, mengkomersilkan vaksin saat situasi pandemi Covid-19 yang merupakan bencana nasional tidak memiliki dasar, “Jualan di tengah pengendalian wabah? Secara etika tidak pantas” katanya, Kamis (2/9/2021).
Disisi lain, ia juga menyatakan seharusnya fokus pemerintah segera menyelesaikan produksi vaksin secara mandiri, percepatan uji coba produksi vaksin buatan dalam negeri harus segera diselesaikan demi menghadapi ketimpangan vaksinasi Covid-19 jangka Panjang.
