Pitra menegaskan bahwa, pemberantasan korupsi harus berorientasi pada pemulihan kerugian negara dan pengembalian aset hasil kejahatan. Pejabat yang terbukti memperkaya diri secara melawan hukum tidak cukup hanya dijatuhi pidana badan, tetapi aset yang terbukti berasal dari tindak pidana juga harus dapat dirampas berdasarkan proses hukum yang adil.
Namun demikian, PETISI AHLI mengingatkan agar RUU tersebut tetap memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat yang beritikad baik, kepastian hukum, mekanisme pembuktian yang jelas, serta akses terhadap upaya hukum.
“Jangan sampai orang yang memperoleh atau memiliki aset secara sah justru menjadi korban. Perampasan aset harus tajam kepada pelaku kejahatan, tetapi tetap memberikan perlindungan kepada rakyat yang memperoleh hartanya secara sah,” ujarnya.
