Menurut Muslim, dua putusan tersebut harus menjadi perhatian aparat penegak hukum dan lembaga negara yang memiliki kewenangan. Ia meminta agar persoalan dugaan pemalsuan atau penggunaan dokumen yang tidak sah tidak dibiarkan menggantung. Penyelidikan harus dilakukan secara profesional untuk memastikan apakah terdapat unsur pidana atau tidak.
Muslim juga menegaskan bahwa, hak menyatakan pendapat DPR tidak boleh dihentikan hanya karena Gibran menyatakan mundur dari jabatan Wakil Presiden. Proses politik dan konstitusional yang sudah berjalan harus diselesaikan sesuai mekanisme hukum.
“Gibran dapat dimintai keterangan dan dipanggil DPR apabila diperlukan dalam pembahasan persoalan tersebut,” tegasnya.
Dinamika di DPR sendiri semakin menguat. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa menyampaikan bahwa, usulan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026. ANTARA melaporkan sebanyak 120 anggota DPR dari berbagai fraksi telah mengusulkan hak tersebut.
