Secara konstitusional, Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan. DPR harus mengikuti tahapan konstitusional dengan melibatkan MK sebelum usulan pemberhentian diteruskan kepada MPR.
Karena itu, Muslim meminta DPR tidak kehilangan keberanian untuk mengusut persoalan tersebut. Pengunduran diri Gibran tidak boleh menjadi jalan untuk menghindari pertanggungjawaban apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran hukum.
“Penegakan hukum harus berlaku sama bagi setiap warga negara, termasuk mantan pejabat tinggi negara,” ungkapnya.
Selain itu, Muslim mengatakan, Gibran sudah dilaporkan ke KPK oleh Ubedilah Badrun dalam dugaan kasus korupsi. “Kasus ini harus tetap diproses hukum,” pungkas Muslim. (Red).
