Muslim menilai, dugaan penggunaan dokumen pendidikan yang bermasalah harus diperiksa secara transparan. Menurut dia, persoalan tersebut tidak berhenti pada perdebatan politik mengenai kelayakan Gibran menjadi Wakil Presiden, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan keabsahan dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan.
Ia menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.
“MA mengabulkan permohonan kasasi terkait pembatalan surat keterangan tersebut. Putusan lengkapnya diunggah MA pada 11 November 2026,” tegasnya.
Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA. Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum.
