Variasi yang begitu besar ini mempertegas kebutuhan akan adanya standar nasional mengenai batas kewajaran. Dengan begitu, kebijakan tunjangan perumahan DPRD akan lebih adil, transparan dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Selain tunjangan perumahan, Menteri Dalam Negeri juga perlu menyusun pedoman mengenai tunjangan komunikasi, transportasi dan tunjangan lain yang relevan sesuai peraturan perundang-undangan. Pedoman ini akan menjadi acuan dasar bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. ***
Page 6 of 6
