Informasi dari Pertamina menyebutkan bahwa ketentuan mengenai SIPA baru mulai diberlakukan pada tahun 2023. Saat sebagian SPBU dibangun, izin tersebut memang belum menjadi persyaratan.
“Namun, sesuai ketentuan, proses penyesuaian perizinan seharusnya sudah rampung pada tahun 2026. Karena hingga kini masih ada yang belum melengkapinya, DPRD meminta agar seluruh perizinan segera dipenuhi,” ujar Heri.
Selain persoalan izin air, Heri juga menyoroti minimnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh sejumlah pengelola SPBU. Ia menilai implementasi Peraturan Wali Kota terkait kewajiban RTH masih jauh dari optimal.
DPRD pun mendesak Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui dinas teknis untuk memperketat pengawasan, terlebih jumlah SPBU di wilayah Kota Tasikmalaya terus bertambah.
