Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang ia kantongi, dari sekitar 26 SPBU yang beroperasi di Kota Tasikmalaya, baru lima SPBU yang terverifikasi memiliki Surat Izin Pengambilan Air (SIPA).
Menurutnya, pengabaian izin ini berpotensi masuk ke ranah pidana jika terbukti melanggar aturan perundang-undangan.
“Pekan ini kami akan lebih fokus menyoroti persoalan perizinan di Pertamina dan SPBU-SPBU yang diduga belum melengkapi SIPA,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS, Ustaz H. Heri Ahmadi, S.Pd.I, menjelaskan bahwa isu SIPA merupakan kelanjutan dari pembahasan perizinan SPBU secara keseluruhan.
Dari penjelasan Pertamina dalam audiensi, pihak perusahaan mengklaim telah berkoordinasi dengan para pengusaha SPBU agar segera melengkapi seluruh dokumen, termasuk izin pemanfaatan air tanah tersebut.
