HeadlineHukum

Mantan Lurah Leuwi Gajah dan Para Ahli Waris Dituntut 7,5 Tahun

BANDUNG,  BEDAnews.com – Mantan Lurah Leuwi Gajah Kota Cimahi, Agus Anwar dan enam orang ahli waris Rd Witardja yakni, Ali Carda Atmaja, Jaji Rudiya, Rd Soeparman, Rita Rosita, Karwati, dan Kartika dituntut hukuman Penjara masing-masing selama 7, 5 tahun.

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU Tipikor, para terdakwa juga dihukum membayar denda masing-masing. Rp.300 juta. Subsidair tiga  bulan kurungan. Sekain itu para terdakwa diwajibkan mengembalikan kerugian negara sebesar yang mereka terdakwa terima.

Tuntutan itu dibacakan jaksa penuntut umum Kejari Cimahi  dalam  sidang tuntutan kasus korupsi pengadaan lahan pembuatan Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) di Kota Cimahi TA 2015, di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (15/1/2020).

Para terdakwa  yang  tidak ditahan ini, terlihat kaget begitu mendegar tuntutan  selama 7, 5 tahun.

Dalam sidang yang dipimpin I Gede Dewa Pradita, JPU Kejari Cimahi Aep Saepulloh menyatakan, terdakwa Agus Anwar sebagai Lurah Leuwi Gajah dan panitia pengadaan tanah, dan para terdakwa lainnya  telah memperkaya diri sendiri dan orang lain sehingga mengakibatkan negara rugi sekitar Rp 2,375 miliar.

“Perbuatan yang dilakukan terdakwa Agus, dengan sengaja tidak melakukan penelitian terhadap tanah yang akan dibebaskan sehingga terjadi kesalahan pembayaran tanah.

Terdakwa Agus telah memperkaya dirisendiri sebesar Rp 250 juta, dan memperkaya terdakwa Ali Rp 150 juta, terdakwa Jaji Rp 150 juta, terdakwa Rd Soeparman Rp 145 juta, dan terdakwa Rita Rp 76 juta.

Kemudian terdakwa Karwati Rp 80 juta, terdakwa Cartika Rp 80 juta, almarhum Tarya Atmaja Rp 1,29 miliar, dan saksi Dul Gani Rp 148 juta.

JPU menyebutkan perbuatan itu terjadi berawal Pemkot Cimahi bekerjasama dengan Australia untuk program Hibah Sanitasi -Australia Indonesia Infrastructure Grants for Sanitation (SAIIG) melalui Kementerian Pekerjaan Umum.

Agar program tersebut berjalan, Pemkot Cimahi harus menyediakan lahan seluas 10.000 meter persegi. Akhirnya lahan tersebut didapat di RT 08/02 Kampung Saradan, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan.

“Kemudian dibentuk Panitia Pengadaan Tanah yang mengurus proses jual beli lahan sampai siap digunakan,” ujarnya.

Namun saat pelaksanaan, Panitia Pengadaan Tanah justru salah melakukan pembayaran bidang tanah yang akan digunakan untuk pembangunan IPAL.

Hal tersebut terjadi karena terdakwa Agus Anwar selaku Lurah Leuwi Gajah dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), mengukur tanah milik orang lain yang tidak ada kaitannya dengan pengadaan tanah tersebut.

“Setelah dibayar, ternyata pemilik tanahnya ini protes dengan bukti sertifikat tanah. Sedangkan lurah hanya punya warkah tanah yang dia buat sendiri. Intinya dia menipu pihak terkait, yang penting anggaran pembuatan SPAL itu cair,” ujarnya.

Akibat perbuatannya, para terdakwa dijerat pasal 2 sebagaimana dakwaan primair, UU Tipikor.

Terhadap tuntutan itu Penasihat Hukum terdakwa Agus Anwar, Harles Silaban,SH., akan mengajukan pembelaan pada sidang yang akan datang.

“Kami selaku penasihat hukum Agus Anwar, akan mengajukan pledoi. Kami menilai tuntutan terhadap klien kami Agus terlalu tinggi, klien kami telah mengembalikan kerugian negara, itu tidak dipertimbangkan oleh jaksa,” ujarnya. (boed) 

Selanjutnya

Related Articles

Back to top button
Close