HeadlinePolitik

Pengelolaan Asset Daerah Jabar Belum Optimal

Garut, BEDAnews.com – Sampai saat ini Pemprov Jabar belum memiliki data base asset, akibatnya banyak aset pemprov Jabar yang  dikuasai dan diklaim milik perorangan atau pihak ketiga. Padahal, secara de jure masih tercatat dalam buku aset tetapi secara de facto sudah dikuasi pihak ketiga atau pihak lain.

Hal ini diakui Ketua Komisi I DPRD provinsi Jawa Barat. Bedi Budiman  saat mengunjungi Kantor Eks BKPP, Kabupaten Garut, Rabu (15/1/2020).

“Memang sampai saat ini Pemprov Jabar belum memiliki database asset. Padahal DPRD Jabar melalui Komisi I sudah beberapa kali meminta pihak Pemprov jabar untuk secepatnya menata dan mendata/ atau membuatkan data base  asset,” ujarnya.

Bedi Meminta agar permasalahan kepemilikan aset daerah,  ditata dan didata dengan baik yang disertai bukti-bukti kepemilikan yang sah atau legalitas berupa surat-surat. 

Terkait hal tersebut DPRD Jabar akan terus mendorong pihak Pemprov Jabar melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) untuk segera menyelesaikan pendataan atau membuat database asset.

“Pendataan asset harus ditingkatkan supaya tidak ada masalah saat pemeriksaan oleh BPK, kedepannya”, ujar Bedi

Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan.  DPRD Jabar khususnya Komisi I menilai pengamanan dan pengelolaan asset pemprov Jabar yang tersebar di 27 kabupaten kota di Jabar belum optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya asset yang masih tumpang tindih dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun instansi lain.

Pengelolaan asset daerah Jawa Barat,  sebelumnya dipegang oleh Biro Asset Daerah, namun seiring perubahan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) kini pengelolaan asset di pegang oleh BPKAD.

Komisi I berharap, dengan perubahan pengelolaan asset ini mudah-mudahan saja dapat lebih meningkat kinerjanya. Komisi I akan terus mengingatkan dan minta agar segera menyelesaikan pendataan atau membuat data base asset. @hermanto

Selanjutnya

Related Articles

Back to top button
Close