Garut, BEDAnews.com – Sampai saat ini Pemprov Jabar belum memiliki data base asset, akibatnya banyak aset pemprov Jabar yang dikuasai dan diklaim milik perorangan atau pihak ketiga. Padahal, secara de jure masih tercatat dalam buku aset tetapi secara de facto sudah dikuasi pihak ketiga atau pihak lain.
Hal ini diakui Ketua Komisi I DPRD provinsi Jawa Barat. Bedi Budiman saat mengunjungi Kantor Eks BKPP, Kabupaten Garut, Rabu (15/1/2020).
“Memang sampai saat ini Pemprov Jabar belum memiliki database asset. Padahal DPRD Jabar melalui Komisi I sudah beberapa kali meminta pihak Pemprov jabar untuk secepatnya menata dan mendata/ atau membuatkan data base asset,” ujarnya.
Bedi Meminta agar permasalahan kepemilikan aset daerah, ditata dan didata dengan baik yang disertai bukti-bukti kepemilikan yang sah atau legalitas berupa surat-surat.
