Aspek infrastruktur yang berada di bawah Kementerian PUPR juga tampak berkontribusi terhadap besarnya dampak bencana. Boleh jadi banyak sungai mengalami penyempitan, sedimen dari hulu tidak tertahan dan normalisasi tidak dilakukan secara memadai. Boleh jadi sistem drainase perkotaan di sejumlah kota seperti Medan dan Padang sudah sejak lama tidak mampu menampung debit air tinggi. Akibatnya, ketika banjir besar datang dari hulu, wilayah hilir langsung terendam tanpa adanya mekanisme mitigasi yang efektif.
Keseluruhan permasalahan—mencakup izin pertambangan, kehutanan, tata ruang, lingkungan, dan infrastruktur—sejatinya harus saling terintegrasi. Namun mungkin saja terjadi bahwa koordinasi antarkementerian lemah dan pengawasan minim. Bencana di Sumatra ini boleh jadi merupakan titik temu dari kegagalan kebijakan di lima kementerian yang saling berkaitan dan memiliki kewenangan langsung terhadap isu-isu kritis tersebut.
