Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam penjatuhan pidana melalui pedoman peradilan dan faktor-faktor pemberat maupun yang meringankan.
Selain itu, dijelaskan bahwa, penyitaan aset dalam perkara narkotika dilakukan secara paralel dengan proses pidana dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah.
Diskusi ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, Kejaksaan, Bareskrim Polri, serta organisasi masyarakat sipil.
Setelah sesi diskusi, delegasi Hoge Raad melanjutkan kegiatan dengan kunjungan ke Museum Mahkamah Agung RI di Jakarta.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja tanggal 15–21 Juni 2025, yang bertujuan memperkuat kerja sama kelembagaan antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Kerajaan Belanda dalam mewujudkan peradilan yang independen, akuntabel dan adaptif terhadap tantangan global. (Red).
