De Groot juga menjelaskan standar objektif dalam interpretasi kontrak, tanggung jawab direksi dalam dan di luar kepailitan, serta peran pengadilan dalam membangun kepercayaan dunia usaha terhadap sistem hukum.
Sesi ini diikuti oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Perdata, Pejabat Kementerian terkait, organisasi profesi hukum, serta sekitar 200 peserta daring yang terdiri dari hakim dari berbagai wilayah di Indonesia.
Pada sesi kedua, Hakim Agung Hoge Raad, Tijs Kooijmans, menyampaikan materi berjudul “Meninjau Ulang Penanganan Perkara Narkotika: Pertukaran Indonesia–Belanda Menuju Pendekatan yang Proporsional dan Berbasis Keadilan.”
Kooijmans menekankan pentingnya diferensiasi antara pelaku dalam perkara narkotika, mulai dari pengguna hingga anggota jaringan terorganisir. Dalam sistem hukum Belanda, pendekatan pemidanaan bersifat proporsional, kontekstual, dan berbasis pada pemulihan, bukan sekadar retributif.
