Bandung, BEDAnews – Pengadilan Negeri (PN) Bandung Kelas IA Khusus secara resmi memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan peradilan.
Penerapan SMAP, yang merujuk pada standar ISO 37001:2016, dirancang khusus untuk membantu instansi dalam mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi tindakan penyuapan. Di PN Bandung, sistem ini diintegrasikan ke dalam seluruh lini pelayanan, mulai dari proses administrasi perkara, persidangan, hingga penatausahaan dan manajemen peradilan.
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, M. Ikhsan Fathoni, didampingi Kepala Bagian Umum, Ahmad Halimuddin, secara berkala melakukan sosialisasi penerapan SMAP kepada para stakeholders pengadilan. Sosialisasi ini menyasar para pengunjung sidang, para pihak yang berperkara, hingga masyarakat pemohon layanan di Pengadilan Negeri Bandung.
Langkah jemput bola ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat memahami bahwa Pengadilan Negeri Bandung menerapkan kebijakan zero tolerance atau tidak mentolerir praktik penyuapan sekecil apa pun di setiap jenis layanan yang diberikan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap sudut pelayanan di PN Bandung terbebas dari praktik transaksional. Dukungan dan pengawasan dari masyarakat, para pencari keadilan, dan seluruh pemangku kepentingan sangat krusial untuk menjaga integritas ini,” ujar M. Ikhsan Fathoni dalam salah satu sesi sosialisasi berkala tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, M. Ikhsan Fathoni juga menyampaikan empat poin penegasan penting kepada masyarakat luas demi terwujudnya integritas peradilan:
- Jangan Hubungi Aparatur untuk Urusan Perkara: Masyarakat atau pihak berperkara diimbau keras untuk tidak pernah menghubungi aparatur pengadilan secara personal guna mengurus atau mengintervensi perkara.
- Pelayanan Sesuai Standar Tanpa Biaya Tambahan: Seluruh bentuk layanan di PN Bandung dipastikan berjalan sesuai standar operational procedure (SOP) yang telah ditentukan, sehingga pengguna layanan tidak perlu memberikan imbalan atau uang tip dalam bentuk apa pun.
- Dukungan Bersama untuk Peradilan Bersih: Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mendukung penuh pelaksanaan sistem peradilan yang bersih dan berintegritas.
- Keterbukaan Terhadap Evaluasi: PN Bandung sangat terbuka dalam menerima segala bentuk saran, kritik, maupun pengaduan yang bersifat membangun demi perbaikan mutu pelayanan ke depan.
Dengan penerapan SMAP yang konsisten dan dukungan aktif dari masyarakat, PN Bandung berharap dapat terus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan serta memberikan pelayanan hukum yang adil, objektif, dan berintegritas tinggi bagi seluruh masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya.
