Santrawan menilai, langkah pemerintah dalam memperkuat koordinasi antara regulator, aparat penegak hukum dan lembaga pengawas merupakan bagian penting dalam menciptakan ekosistem jasa keuangan yang sehat dan terpercaya.
Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten terhadap berbagai pelanggaran di sektor keuangan. Menurutnya, kepastian hukum merupakan faktor utama yang menentukan tingkat kepercayaan publik dan investor terhadap sistem keuangan nasional.
“Prinsip equality before the law harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Setiap pelanggaran hukum di sektor jasa keuangan, baik yang dilakukan individu maupun korporasi, harus ditindak secara profesional, transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Lebih lanjut, Santrawan menilai, kebijakan Presiden Prabowo yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi, hilirisasi industri, dan pemberdayaan UMKM memerlukan dukungan sistem keuangan yang kuat dan inklusif.
