Santrawan menegaskan bahwa, keberhasilan pembangunan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan angka-angka makro ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan negara menghadirkan keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kebijakan hukum Presiden Prabowo di sektor jasa keuangan harus kita dukung bersama sepanjang bertujuan memperkuat stabilitas ekonomi nasional, melindungi kepentingan masyarakat, serta mewujudkan sistem keuangan yang transparan, berintegritas, dan berkeadilan. Dengan fondasi hukum yang kuat, sektor jasa keuangan akan menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (Red).













