Menurut Senator Fachrul Razi, Kondisi saat ini terdapat 20 Provinsi dan 236 Kab/Kota yang undang-undang pembentukannya bersifat kumulatif, beberapa daerah diatur dalam 1 (satu) undang-undang pembentukan.
Disamping itu, dasar hukum pembentukannya masih berdasarkan pada UUDS Tahun 1950.
DPR RI melalui Komisi II, berinisiatif menyusun RUU tentang Provinsi yang tujuan awalnya adalah agar 1 (satu) daerah otonom diatur dengan 1 (satu) undang-undang dan penyempurnaan dasar hukum untuk mewujudkan tertib hukum administrasi negara.
Senator Fachrul Razi dalam paparannya menyampaikan bahwa, Komite I yang mewakili DPD RI memberikan pandangan akhir dalam pembahasan Tingkat I di Komisi II DPR RI yang dapat kami sampaikan sebagai berikut:
Bahwa DPD menyetujui 4 (empat) muatan substansi dalam 7 (tujuh) Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi terkait Penyempurnaan dasar hukum untuk mewujudkan tertib hukum administrasi negara.
