Fachrul Razi menambahkan bahwa, Penyesuaian cakupan wilayah dengan mengakomodir kabupaten/kota yang saat ini eksisting di masing-masing provinsi; Penegasan karakteristik wilayah yang menunjukan kekhasan masing-masing provinsi, serta Sinkrnisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
“Setelah Komite I melakukan serangkaian kegiatan Pembahasan terhadap 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah sebagaimana uraian di atas, sesuai dengan amanat Tata Tertib DPD RI Nomor 2 Tahun 2019, maka Komite I dalam Sidang Paripurna hari ini meminta pengesahan atas Pandangan sebagaimana dimaksud menjadi Keputusan DPD RI,” tutupnya. (Red).
