Ia juga mengingatkan bahwa, Indonesia merupakan negara majemuk yang dibangun atas dasar persatuan antarsuku dan agama. Oleh sebab itu, ujaran yang berpotensi menstigma kelompok tertentu tidak boleh dianggap remeh.
“Kalau dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk. Publik bisa menilai ada kelompok tertentu yang kebal hukum,” katanya.
Sebelumnya, DPP IKM resmi melaporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri terkait dugaan ujaran kebencian bermuatan SARA. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/230/V/2026/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 26 Mei 2026.
Laporan itu muncul setelah beredarnya pernyataan Abu Janda yang menyinggung masyarakat di wilayah Jawa Barat dan Sumatera Barat. Dalam potongan video yang viral, Abu Janda menyebut, daerah yang memiliki akhiran “bar” identik dengan sikap “barbar”. Pernyataan itu kemudian memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, khususnya masyarakat Minangkabau.
