Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pembagian kewenangan diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 angka 5 menegaskan bahwa daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
Sementara itu, Pasal 91 menyatakan bahwa Gubernur bukanlah atasan dari Bupati/Walikota, melainkan perpanjangan tangan pemerintah Pusat untuk pembinaan dan pengawasan umum. Oleh karena itu, gubernur tidak berwenang secara sepihak menginstruksikan kebijakan yang menyangkut urusan wajib daerah, seperti pendidikan dasar tanpa dasar aturan yang mengikat.
Lebih jauh lagi, bahwa, UUD 1945 Pasal 18 ayat (5) menjamin bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Dalam kerangka itu, kebijakan mengenai aktivitas peserta didik di luar jam sekolah—apalagi yang berdampak langsung terhadap tata kehidupan masyarakat—merupakan kewenangan Kabupaten/Kota.
