Dengan demikian, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri wajib hadir dan bertindak dalam mengawal pelaksanaan otonomi daerah agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip good governance dan keadilan administratif. Kejelasan batas kewenangan bukan hanya penting untuk menjaga efisiensi pemerintahan, tetapi juga untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara—terutama anak-anak—yang menjadi subjek utama dari kebijakan ini. ***
Page 11 of 11
